DANANTARA... Kenapa Tidak Dipercaya Masyarakat?

Danantara

Danantara yang baru diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sentimen negatif atau bahkan penolakan dari masyarakat... Danantara dijadikan sebagai "Holding" atau induk BUMN-BUMN di Indoensia, sementara ini sudah ada top 8 BUMN yang masuk ke Danantara ini, diantaranya: Mandiri, BRI, BNI, Telkom, Pertamina, PLN dll...

Menurut saya Danantara ini sangat riskan sekali dan berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah, dari berbagai skandal korupsi yang melanda institusi yang dikelola pemerintah seperti Jiwasraya, ASABRI, Taspen dll yang telah merugikan rakyat sebanyak ratusan Trilyun rupiah dan yang "ditumbalkan" (dipenjara) hanya beberapa orang saja, setelah itu dianggap selesai sedangkan ribuan nasabahnya menderita karena uang mereka hilang...

Setelah kritikan ramai diperbincangkan terutama masalah Danantara ini tidak bisa diaudit dan apabila ada kerugian, maka para pejabat yang berwenang tidak bisa dipenjara, tentu saja ini ditentang dengan keras terutama di media sosial, karena masyarakat umumnya tidak mengerti akan hal ini... Prabowo lalu meyakinkan bahwa Danantara ini bisa diaudit. Namun saya tidak yakin dengan hal ini. Jadi teringat tentang krisis moneter di tahun 2008 di Amerika yang membuat bangkrut banyak perusahaan seperti Lehman Brothers.

Kebangkrutan Lehman Brothers

Padahal SEC yang terkenal garang dan tegas, pada Lehman Brothers in pengawasannya sangat kurang meskipun SEC membuka kantor di gedungnya Lehman Brothers ini. Juga lembaga auditor ternama seperti Ernest Young tidak dapat "menemukan" kejanggalan sampai akhirnya Kolaps... Nah dibandingkan Danantara yang diaudit BPK dan KPK pun masyarakat tidak percaya setelah KPK dilemahkan oleh Jokowi, BPK pun banyak terjadi skandal yang dilakukan oleh oknum-oknumnya maka lengkaplah sudah...

saya tanya ke Chat GPT bagaimana cerita kebangkrutan perusahaan besar dan berumur lebih dari satu abad ini, lalu ini tanggapannya:

Kebangkrutan Lehman Brothers pada tahun 2008 adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam krisis keuangan global. Berikut ringkasan ceritanya:

1. Awal Kejayaan

Lehman Brothers didirikan pada tahun 1850 dan berkembang menjadi salah satu bank investasi terbesar di AS. Mereka beroperasi di berbagai sektor keuangan, termasuk investasi perumahan, obligasi, dan perdagangan sekuritas.

2. Keterlibatan dalam Hipotek Subprime

Pada awal 2000-an, Lehman Brothers sangat agresif dalam bisnis hipotek subprime, yaitu pinjaman rumah yang diberikan kepada peminjam dengan riwayat kredit buruk. Mereka mengumpulkan hipotek ini, mengemasnya menjadi sekuritas (Mortgage-Backed Securities/MBS), dan menjualnya ke investor.

3. Gelembung Perumahan & Awal Masalah

Pasar perumahan AS mengalami booming hingga pertengahan 2000-an, tetapi pada 2007 harga rumah mulai turun. Banyak peminjam gagal membayar hipotek mereka, menyebabkan penurunan nilai MBS yang dimiliki oleh Lehman dan bank lain.

Lehman mengalami kerugian besar karena mereka memiliki banyak aset berbasis hipotek yang tiba-tiba kehilangan nilai. Pada kuartal pertama 2008, mereka masih mencoba bertahan, tetapi krisis semakin parah.

4. Upaya Penyelamatan yang Gagal

Pada September 2008, Lehman mencoba mencari investor atau bailout dari pemerintah. Bank of America dan Barclays sempat tertarik membeli Lehman, tetapi kesepakatan gagal karena pemerintah AS menolak memberikan bantuan seperti yang mereka lakukan untuk Bear Stearns sebelumnya.

5. Kebangkrutan & Dampaknya

Pada 15 September 2008, Lehman Brothers secara resmi menyatakan bangkrut dengan utang sekitar $613 miliar, menjadikannya kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS.

Dampaknya sangat besar:

• Pasar saham global anjlok, menyebabkan kepanikan keuangan.
• Perekonomian dunia memasuki resesi, dengan banyak bank lain ikut mengalami krisis.
• Pemerintah AS akhirnya menyelamatkan bank lain dan perusahaan seperti AIG untuk mencegah kehancuran total sistem keuangan.

Kesimpulan

Kebangkrutan Lehman Brothers menjadi simbol buruknya regulasi dan keserakahan di sektor keuangan. Peristiwa ini juga mendorong reformasi besar di dunia perbankan, seperti Dodd-Frank Act di AS untuk mencegah krisis serupa di masa depan.

Lalu saya tanya lagi, bagaimana dengan Danantara, Kira-kira akankah bernasib sama seperti Lehman Brothers?

Danantara adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Badan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan pengelolaan aset negara, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan modal awal sebesar 1.000 triliun rupiah (sekitar 61 miliar dolar AS), Danantara diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pengembalian investasi negara, mirip dengan peran yang dimainkan oleh Temasek di Singapura.

Meskipun Danantara baru saja diluncurkan, beberapa analis telah menyuarakan kekhawatiran terkait tantangan yang mungkin dihadapinya dalam membangun kepercayaan investor, terutama terkait struktur tata kelola dan potensi pengaruh politik.

The Star

Selain itu, pembentukan Danantara juga menuai kritik terkait risiko yang mungkin muncul, dengan beberapa pihak membandingkannya dengan kasus korupsi 1MDB di Malaysia.

Namun, penting untuk dicatat bahwa Danantara berbeda secara fundamental dari Lehman Brothers. Lehman Brothers adalah bank investasi swasta yang terlibat dalam praktik pinjaman berisiko tinggi, yang akhirnya menyebabkan kebangkrutannya pada tahun 2008. Sebaliknya, Danantara adalah badan investasi milik negara yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur, infrastruktur, dan kecerdasan buatan.

Reuters

Meskipun ada kekhawatiran terkait tata kelola dan transparansi, Danantara memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar internasional.

Saya tanya lagi, bagaimana dengan kepercayaan masyarakat yang sangat rendah?

Ya, memang wajar jika masyarakat masih skeptis terhadap Danantara, terutama karena sejarah pengelolaan dana publik di Indonesia yang sering dikaitkan dengan kurangnya transparansi dan potensi penyalahgunaan. Ditambah lagi, pengalaman buruk dari kasus seperti Jiwasraya dan Asabri membuat banyak orang waspada terhadap skema investasi yang dikelola negara.

Beberapa faktor yang membuat kepercayaan masyarakat rendah:

1. Kurangnya Transparansi Awal – Danantara baru saja dibentuk, dan belum ada detail konkret tentang bagaimana mereka akan mengelola dana triliunan rupiah ini dengan akuntabilitas yang jelas.
2. Kekhawatiran Pengaruh Politik – Badan ini langsung berada di bawah kendali pemerintahan, yang bisa membuka celah bagi kepentingan politik dalam pengelolaan investasi.
3. Kasus 1MDB di Malaysia – Ada kekhawatiran bahwa Danantara bisa berakhir seperti 1MDB, yang awalnya dijanjikan sebagai pengelola investasi strategis tetapi justru menjadi skandal korupsi besar.
4. Belum Ada Rekam Jejak Keberhasilan – Karena ini adalah entitas baru, publik masih menunggu bukti nyata bahwa Danantara bisa memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia tanpa merugikan masyarakat.

Kalau Danantara ingin mendapatkan kepercayaan, mereka harus:

• Membuka laporan keuangan secara berkala dan transparan.
• Menunjukkan hasil investasi yang jelas dan terukur.
• Menjamin bahwa dana tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pribadi.
• Memiliki sistem audit independen yang ketat.

Kalau langkah-langkah ini tidak diambil, maka bukan tidak mungkin Danantara malah jadi beban baru bagi negara, bukannya solusi investasi seperti yang dijanjikan.

nah, Danantara ini lebih mirip dengan 1MDB daripada yang digadang akan seperti Temasek

Kekhawatiran itu wajar, apalagi jika melihat sejarah pengelolaan dana investasi negara yang pernah bermasalah, baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti kasus 1MDB di Malaysia.

Kemiripan dengan 1MDB:

1. Dibentuk oleh Pemerintah untuk Investasi Strategis

   • 1MDB awalnya dibuat oleh pemerintah Malaysia dengan tujuan mengembangkan proyek ekonomi besar.
   • Danantara juga memiliki tujuan serupa, yaitu mengelola investasi negara di sektor strategis.

2. Kontrol Langsung oleh Pemerintah

   • 1MDB dikelola langsung oleh pemerintah dan akhirnya terjerat dalam skandal karena tidak ada pengawasan independen yang kuat.
   • Danantara pun langsung berada di bawah pemerintahan, sehingga muncul kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan kekuasaan.

3. Potensi Kurangnya Transparansi

   • 1MDB tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga banyak transaksi mencurigakan yang tidak terdeteksi hingga terlambat.
   • Jika Danantara tidak membangun sistem audit independen dan transparansi sejak awal, risiko penyalahgunaan bisa terjadi.

Tapi, Masih Ada Perbedaan:

• Danantara baru dibentuk, jadi belum ada indikasi korupsi seperti 1MDB.
• Jika dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi contoh sukses seperti Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia), bukan 1MDB.

Kunci utama agar Danantara tidak menjadi 1MDB adalah pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas yang jelas. Kalau tidak, bisa jadi hanya tinggal menunggu waktu sebelum skandal besar terjadi.

Temasek bisa maju karena orang-orang yang mengelolanya terbukti jujur dan dapat dipercaya.

Berbeda dengan Singapura dengan Index Persepsi Korupsi yang baik dan dianggap bersih, sebaliknya dengan Indonesia dengan Index Persepsi Korupsinya yang semakin buruk.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih tergolong rendah, yang menandakan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar. Pada 2023, skor IPK Indonesia hanya 34 dari 100, dan tren dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan stagnasi atau bahkan penurunan.

Apa Dampaknya ke Danantara?

1. Kepercayaan Investor Rendah

   • Investor asing mungkin ragu untuk menaruh dana di Danantara jika mereka melihat risiko korupsi tinggi. Ini bisa membuat target investasi tidak tercapai.

2. Risiko Penyalahgunaan Dana

   • Jika tidak ada pengawasan ketat, dana yang seharusnya untuk proyek strategis bisa bocor ke pihak-pihak tertentu, seperti yang terjadi di kasus Jiwasraya atau Asabri.

3. Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Aset

   • Tanpa laporan keuangan yang transparan dan audit independen, sulit bagi masyarakat dan DPR untuk mengawasi apakah dana benar-benar digunakan secara efektif.

Apa yang Bisa Dilakukan untuk Menghindari Masalah?

• Audit Independen Rutin → Harus ada laporan berkala yang diawasi oleh lembaga independen, bukan hanya laporan internal.
• Transparansi Publik → Seperti Temasek di Singapura, Danantara sebaiknya merilis laporan tahunan yang bisa diakses publik.
• Batasan Pengaruh Politik → Jika Danantara dikendalikan oleh kepentingan politik, risiko penyalahgunaan akan meningkat. Harus ada mekanisme yang membatasi intervensi pemerintah.

Selama budaya korupsi masih kuat dan pengawasan lemah, sulit berharap Danantara bisa bekerja efektif seperti Temasek. Kalau dikelola sembarangan, bukan tidak mungkin bakal jadi skandal 1MDB versi Indonesia.

Pemerintah tetap Keueuh dengan rencananya, Apa yang bisa masyarakat lakukan?

Masyarakat memang tidak bisa langsung mengendalikan Danantara, tapi ada beberapa cara untuk mencegahnya menjadi ladang korupsi seperti 1MDB:

1. Menuntut Transparansi & Akuntabilitas

• Tekan pemerintah agar Danantara menerbitkan laporan keuangan terbuka yang bisa diakses publik.
• Dorong DPR dan media untuk melakukan investigasi terhadap penggunaan dana.
• Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mendorong diskusi tentang pengawasan Danantara.

2. Mengawasi & Melaporkan Dugaan Korupsi

• Jika ada tanda-tanda penyalahgunaan dana, laporkan ke KPK, BPK, atau Ombudsman.
• Dorong LSM anti-korupsi seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) untuk ikut mengawasi.

3. Menolak Kandidat yang Pro Korupsi

• Saat pemilu, jangan pilih calon legislatif atau pemimpin yang mendukung kebijakan tanpa transparansi.
• Tekan DPR agar membentuk komite independen yang mengawasi Danantara.

4. Mendorong Media & Jurnalisme Investigasi

• Dukung media yang melakukan liputan mendalam tentang investasi negara.
• Jika ada indikasi korupsi, sebarkan informasi ke publik agar tekanan terhadap pemerintah meningkat.

Jika masyarakat diam dan pasrah, risiko Danantara menjadi skandal besar semakin tinggi. Sebaliknya, kalau terus dipantau, ada peluang badan ini bisa bekerja sesuai tujuan awalnya.

Masalahnya Media bisa ditekan atau disuap 

Benar, di banyak kasus, media bisa ditekan atau disuap, terutama jika menyangkut kepentingan politik dan bisnis besar. Ini jadi tantangan besar dalam memastikan transparansi Danantara.

Apa yang Bisa Dilakukan?

1. Dukung Media Independen

   • Media seperti Tempo, Tirto, atau Project Multatuli sering mengungkap kasus besar tanpa takut tekanan.
   • Langganan, donasi, atau sebarkan liputan mereka agar semakin banyak orang tahu.

2. Manfaatkan Media Sosial

   • Kalau media mainstream bungkam, masyarakat bisa menyebarkan informasi lewat Twitter, Instagram, YouTube, atau forum diskusi seperti Reddit.
   • Gerakan viral bisa memaksa media besar untuk akhirnya meliput.

3. Dorong Kolaborasi Jurnalis Internasional

   • Kasus besar seperti Panama Papers atau 1MDB akhirnya terbongkar karena kerja sama jurnalis dari berbagai negara.
   • Jika ada dugaan skandal besar, bisa didorong ke jurnalis investigasi global seperti ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists).

4. Laporkan ke LSM Anti-Korupsi

   • Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International, atau KPK bisa jadi jalur alternatif kalau media bungkam.
   • Kalau bukti cukup kuat, bisa menarik perhatian internasional.

Kalau semua jalur resmi dikendalikan atau dibungkam, satu-satunya cara adalah tekanan publik yang luas dan konsisten. Semakin besar tekanannya, semakin sulit bagi kekuatan politik dan bisnis untuk menutupi kebenaran.